Iwan Bule Didesak Mundur dari Ketua PSSI, Menpora Sebut Pemerintah Tidak Mungkin Intervensi

Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

soccernesia.com, JAKARTA – Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan alias Iwan Bule didesak mundur oleh warganet akibat tragedi Kanjuruhan yang merenggut nyawa lebih dari 100 orang.

Bahkan, lebih dari 40.000 petisi yang mendesak Iriawan mundur telah dibuat di laman Change.org.

Soal tekanan itu, Menpora Zainudin Amali mengatakan, pemerintah tidak ingin mencampuri urusan internal PSSI.

Menurutnya, ini justru di ranah FIFA sebagai federasi sepak bola internasional.

“Ya, menurut saya tidak mungkin pemerintah terlibat lagi dalam hal itu, tidak mungkin kita campur tangan terhadap mereka. Untuk dunia olahraga, pemerintah hanya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan saja,” ujarnya.

“Tentu sudah kita punya, pijakan kita adalah UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang olahraga,” kata Menpora Zainudin Amali di Kemenpora Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2022).

“Soal Federasi Nasional ada federasi internasional. Sekarang, pemerintah memberikan yang terbaik untuk olahraga Indonesia tanpa harus mencampuri urusan internal masing-masing federasi, tidak hanya sepak bola tapi olahraga lain, kita akan memperlakukannya dengan cara yang sama,” sambungnya.

Baca juga: Pimpinan Kota Malang Desak Kapolri Lebih Tegas dan Profesional dalam Menindak Pelaku Kerusuhan Kanjuruhan

Seperti diketahui, atas tragedi Kanjuruhan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah menetapkan enam tersangka.

Keenam tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT LIB, Ketua Panpel, Petugas Keamanan, Kapolres Malang, Brimob Polda Jatim dan Kapolsek Samapta Malang.

Sedangkan mengenai mengapa PSSI tidak ditetapkan sebagai tersangka karena dalam peraturan keselamatan dan keamanan PSSI 2021 sudah diatur dalam pasal 3 ayat 1d.

Baca juga: TGIPF Kanjuruhan: Hampir Bisa Disimpulkan Banyak Ketentuan Tidak Dilaksanakan

Pasal tersebut berbunyi bahwa Panpel bertanggung jawab penuh atas kejadian di dalam stadion selama pertandingan dan membebaskan PSSI dari segala tuntutan atas kecelakaan, perusakan dll.

Aturan tersebut membuat pengurus PSSI dibebaskan dari hal-hal yang terjadi dalam pertandingan.